Jayapura-(Anggrekpapua)- Diskusi publik terkait rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya di Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, yang digelar oleh Mahasiswa Simapitowa se-Indonesia, berlangsung tanpa kehadiran tim pemekaran yang selama ini mengusulkan rencana tersebut.
Diskusi yang dimediasi oleh Rumpun Pelajar Mahasiswa/i Siriwo Mapia Piyaiye Topo Wanggar (RPM Simapitowa) melalui Biro Media dan Pers Jayapura ini dilaksanakan secara virtual melalui Google Meet pada Selasa, 15 April 2025.
Meski undangan telah dikirimkan oleh mahasiswa kepada pihak tim pemekaran, Matias dan rekan-rekannya yang dikenal sebagai inisiator pemekaran tidak hadir dalam forum tersebut.
Ketidakhadiran ini menjadi sorotan utama dalam diskusi karena para mahasiswa berharap mendapat klarifikasi langsung terkait dokumen dan alasan di balik usulan pemekaran.
Sebelum diskusi, Mahasiswa Simapitowa telah mengundang seluruh intelektual Simapitowa untuk memperjelas posisi dan tanggung jawab tim pemekaran, namun tetap tidak ada perwakilan resmi yang hadir.
Dalam diskusi itu, mayoritas mahasiswa menyatakan penolakan terhadap rencana pemekaran.
Mereka menilai pemekaran hanya akan memperburuk kondisi masyarakat Simapitowa, mengingat kabupaten yang sudah ada pun belum memberikan kesejahteraan yang nyata.
“Pemerintah ada karena masyarakat. Kalau masyarakat menolak, pemerintah seharusnya mendengarkan,” tegas salah satu peserta diskusi.
Dalam diskusi, mahasiswa sepakat bahwa para mahasiswa telah sepakat untuk mengkoordinir aksi besar-besaran yang direncanakan berlangsung pada bulan Juni atau Juli mendatang di berbagai kota studi.
Dalam Grup besar totamapiha, Matias Butu,salah satu anggota tim pemekaran, kemudian menyatakan bahwa mereka sebenarnya siap hadir via Zoom dan berterima kasih atas undangan yang telah diberikan.
“Kami Tim sangat siap ikut Via zoom meeting dan trima kasih adik2 sudah mengundang kami,” katanya.
Namun Matias juga sebagai Admin Grup Mala Menutup Grup tota Mapiha besar dan tidak hadir,”
Penulis: Hubertus Gobai
