SURAT TERBUKA KEPADA KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA
Perihal: Pernyataan Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC yang kontroversial!
Dari : Soleman Itlay, umat Katolik di Tanah Papua, tinggal di Jayapura.
Ditujukan Kepada Yth: Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Jakarta, yang akan menggelar rapat pada awal November ini.
Salam damai Tuhan. Semoga para Uskup seluruh Indonesia baik-baik dan sehat-sehat selalu dalam penyertaan Tritunggal Maha Kudus.
Saya telah mendapat informasi pasti bahwa KWI akan melakukan rapat pada awal bulan ini, dimulai pada tanggal 3 November 2024 besok. Karena itu, pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan beberapa hal mengenai pernyataan Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC melukai hati dan perasaan umat Katolik di Tanah Papua dan merusak nama baik Gereja Katolik di Tanah, agar dipertimbangkan dalam rapat tersebut:
1. Pernyataan Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi MSC pada akhir September lalu, yang mendukung perusahaan dan penguasa dengan mengabaikan penolakan masyarakat adat juga mayoritas umat Katolik terhadap Program Strategis Nasional (PSN) di Kampung Wogekel dan Wanam, Merauke, Papua Selatan telah melukai hati dan perasaan umat, bahkan mengancam hak-hak dasar umat, nasib dan masa depan segala satwa disini.
2. Seluruh dunia, bahkan orang non Katolik sekalipun tahu tentang arah dan keberpihakan gereja Katolik saat ini. Paus Fransiskus mengajak kita sekalian untuk menjadikan bumi sebagai rumah bersama. Bapa Suci baru saja mengunjungi di Indonesia dan PNG, yang berdekatan juga dengan pulau Papua. Kami umat sedang menunggu pidato Paus setelah melakukan kunjungan ke negara kita ini, tetapi belum sampai satu bulan (hanya dalam satu Minggu kemudian), Uskup Mandagi justru mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan ajakan Paus Fransiskus melalui Laudato Si dan keberpihakan gereja sebagaimana diatur dalam Ajaran Sosial Gereja (ASJ. Sungguh ini sangat memalukan sekali!
3. Pernyataan Uskup Mandagi ini telah menimbulkan pro-kontra di publik, bukan hanya di wilayah KAMe, melainkan juga di seluruh Keuskupan di Tanah Papua. Hingga saat kami masih berdebat di group WhatsApp dlsb. Karena kami rasa pernyataan Uskup Mandagi tersebut, sebagai gembala sangat melukai hati dan perasaan kami domba-domba.
4. Saya secara pribadi sebagai umat Katolik Indonesia dari Tanah Papua sangat malu, karena seorang pimpinan gereja Katolik, lagi-lagi di Keuskupan Metropolitan mengeluarkan kata-kata “yang bukan menurut saya bukan berkat, dan suara kenabian.” Dia hanya membangun trauma baru diatas penderitaan kami yang sangat panjang (memori passionis).
5. Selama 120-130 tahun, kami orang Papua membangun relasi dengan agama, gereja dan pimpinan gereja Katolik di Tanah Papua sangat baik. Relasi itu kami jaga baik hingga pada tingkat bagaimana kami betul-betul menjaga nama baik dan wibawa Gereja Katolik di Tanah Papua dengan segenap hati nurani dan jiwa raga kami. Akan tetapi kehadiran Uskup Mandagi di Merauke ini ibarat kita memulai babak baru di lembaran baru. Dia datang ke Merauke, baru saja ditunjuk sebagai Administrator Keuskupan Agung Merauke, langsung “bikin tau-tau.” Ketika ditunjuk sebagai Uskup Agung Merauke, justru bukan membuat umat rasa nyaman dengan kegembalaannya, melainkan menimbulkan kegaduhan, permusuhan dan perpecahan yang luar biasa. Dari sikap, pernyataan dan perbuatannya menunjukkan bahwa tidak ada keselamatan di tangannya. Dia justru memancarkan api amarah, kebencian, dan perpecahan. Misi karya keselamatan tidak ada dalam benaknya. Ia hanya membawa kabar ancaman, kematian dan seterusnya atas nama penguasa dan perusahaan. Bukan kabar keselamatan dari Allah.
6. KWI memiliki peranan penting [secara sistematis, walaupun akan mengatakan itu urusan Nuncio dan Tahta Suci Vatikan] dalam menentukan siapa pimpinan gereja Katolik di Keuskupan Agung Merauke (KAMe). Karena itu, KWi juga harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Keuskupan Agung Merauke, terutama yang berkaitan dengan PSN dan pernyataan Uskup Mandagi yang mendukung PSN yang bertentangan dengan harapan umat setempat.
7. KWI juga perlu tahu bahwa kami yang menolak perusahaan (PSN) dan pernyataan Uskup Mandagi, termasuk saya sejak Minggu 27 Oktober 2024 mengalami intimidasi, teror dan ancaman serius. Orang-orang tua dan keluarga kami pun mengalami hal yang sama. Salah satunya dari mama dan adik kandung Sdr. Stenly Dambujai, yang dipantau, dimata-matai dan mendapatkan kecelakaan di Merauke pada Minggu, 27 Oktober 2024. Hal yang sama juga dialami oleh masyarakat adat juga umat Katolik lain di Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat dan lainnya yang tergabung dalam solidaritas untuk menolak PSN. Kami menduga bahwa ada “relasi khusus” dan harus koordinasi antara Uskup Mandagi dengan pihak yang berkuasa guna mempersempit ruang gerak dan ekspresi kami disini.
8. Sejak Uskup Mandagi mengeluarkan pernyataan yang “tidak sehat,” kami terus melakukan konsolidasi agar setiap hari Minggu kami melakukan aksi mingguan dan demonstrasi damai dibawa altar dan halaman Gereja Katolik di seluruh Tanah Papua. Upaya ini terus kami lakukan hingga Mandagi harus melakukan klarifikasi secara terbuka di publik. Bukan menitip pesan kepada pastor lain atau organisasi lain, termasuk lembaga pihak penegak hukum. Dia yang memperkeruh suasana dalam hirarki Gereja Katolik di Tanah Papua, karena itu dia pulalah yang harus bertanggung jawab atas pernyataannya.
9. Saya mohon agar KWI mengevaluasi dalam rapat ini terhadap pernyataan Uskup Mandagi yang mendukung perusahaan dan penguasa. Karena Mandagi secara terang-terangan, sebagai publik figur dan simbol gereja Katolik Indonesia di Tanah Papua telah memperlihatkan keberpihakan gereja bukan pada orang yang lemah, miskin, tersingkir, dan tertindas, melainkan kepada orang berkuasa, kuat, dan memiliki modal yang besar. Ini membangun kesan baru bahwa gereja berselingkuh dengan penguasa dan perusahaan atas nama Tuhan, dan Katolik. Amat mengerikan sekaligus menjijikan!
10. Saya berharap supaya dalam rapat penting KWI kali ini dapat melahirkan resolusi khusus menyangkut Papua, termasuk PSN, transmigrasi dan dinamika pastoral lain yang terjadi di Tanah Papua, yang berujung pada ancaman depopulasi dan deekologisasi. Harap rekomendasi yang dihasilkan dapat meyakinkan pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi, jika perlu menghentikan PSN, transmigrasi dan kebijakan lain yang merugikan manusia dan keutuhan alam semesta di Tanah Papua, Indonesia paling penting yang ada di ujung timur ini.
Demikian surat terbuka ini saya layangkan untuk dibaca dan dipertimbangkan dalam rapat KWI pada awal November ini. Atas perhatian dan kerendahan hati para Uskup di Indonesia, saya ucapkan terimakasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.
Jayapura, 01 November 2024.
