SORONG, (ANGGREKPAPUA)-– Solidaritas Rakyat Papua Tolak Transmigrasi mendesak kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Agar Program Transmigrasi dibatalkan sebab transmigrasi ke Papua adalah bentuk dari kolonialisme pendudukan dan penjajahan gaya baru atau yang lebih di kenal dengan sebutan neo-kolonialisme. Hal Tersebut dikatakan Koordinator Lapangan Hapol Heluka Saat menggelar Jumpa pers di kota sorong pada Rabu (30/10/2024).
Lebih lanjutnya, Hapol Mengatakan Transmigrasi atau perpindahan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah jarang penduduk. Transmigrasi ke Papua sudah ada sejak 1963 Papua di paksakan bergabung dengan NKRI. Hari ini upaya pendudukan, mempengaruhi dan menguasa seluruh aspek kehidupan manusia dan tanah Papuai dipraktekkan lagi oleh rezim Prabowo Gibran.
“Sistem penjajahan gaya baru misalnya penjajahan secara ekonomi dan budaya. Sistem ini dikontrol Politik Ekonomi dan Militer secara langsung dan berlebihan namun terstruktur. Kontrol tersebut bisa saja berupa ekonomi, politik, bahasa, budaya, birokrasi pemerintahan, dan lainya. Bertujuan untuk mempengaruhi atau merubah tatanan agar lebih efektif dalam menguasai. Disisi lain dengan adanya kebijakan-kebijakan ini sangat meresahkan dan merampas hak asasi Orang Papua,” Katanya.
Pola transmigrasi yang dicanangkan, tetap memicu timbulnya pengaruh-pengaruh terhadap daerah transmigrsi di Papua dan Orang Asli Papua. Pengaruh tersebut bisa berupa pengaruh baik maupun pengaruh buruk bagi masyarakat asli dan pendatang
“Kalau Program Transmigrasi itu terjadi maka akan terjadi Berkurangnya kesempatan kerja bagi masyarakat Orang Asli Papua, Benturan budaya antara masyarakat asli dan pendatang, konflik yang terjadi atas hak kepemilikan lahan. Hal tersebut tidak hanya dirasakan dalam bidang ekonomi, namun juga dibidang politik, maka harus dibatalkan,”Tegasnya.
Ia minta agar Rakyat Papua harus sadar dan lawan, sebab Transmigrasi adalah ancaman serius yang bermuara pada Genosida atau Pemusnahan Etnis
“Kami Serukan kepada seluruh Rakyat Papua yang masih tidur bahwa Transmigrasi adalah ancaman serius yang bermuara pada Genosida atau Pemusnahan Etnis maka segera bangkit, Jangan Diam, Bersuara dan Melawan, Suara Kebenaran adalah Suara,” Katanya
Berikut adalah Pernyataan sikap Solidaritas Rakyat Papua Di Sorong
- Segera batalkan pendirian Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan Di Lima Daerah Papua Untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan Pemerintah Sebab Bertentangan Dengan Tugas Pokok TNI Dan TNI Dilarang Terlibat Dalam Kegiatan Bisnis Pada Proyek Strategis Nasional yang melanggar Hak Masyarakat Adat Papua”
- Kami dari Solidaritas Rakya Papua Tolak Transmigrasi sebagai representasi suara rakyat Papua yang telah dibungkam dengan tegas tolak transmigrasi ke Papua
- Menolak segala macam investasi yang sedang beroperasi dan akan beroperasi, sebab investasi di tanah Papua adalah dalang kerusakan lingkungan, iklim, pemanasan global dll.
- Tolak PSN yang sedang menghancurkan hutan dan tanah Papua
- Bersama solidaritas gerakan pro demokrasi di Indonesia segera cabut UU Omnibuslaw
- Otonomi khusus atau Otsus adalah akal-akalan kolonial untuk mempertahankan kekuasaanya di tanah Papua maka segera kembalikan OTSUS ke Jakarta.
Penulis Eskop Wisabla
