Jayapura, Anggrekpapua — Rumpun Pelajar Mahasiswa Siriwo-Mapia-Piyaiye-Topo-Wanggar (RPM SIMAPITOWA) kota studi Nabire yang tergabung dalam Tim Peduli secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya serta investasi perusahaan tambang di wilayah Mapia, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah.
Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (29/5/2025), di sekretariat IPMYE, Wadio Bawah, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Koordinator Tim Peduli, Antonius Tebai, mengungkapkan bahwa wacana pemekaran Kabupaten Mapia Raya yang kini beredar luas di media sosial tidak pernah melibatkan rakyat, pelajar, dan mahasiswa Simapitowa dalam proses pengambilan keputusan.
Pada 1 Mei 2025, Gubernur Papua Tengah Mecky Nawipa menyampaikan keinginan agar pemekaran kabupaten dan perizinan tambang dikembalikan ke otoritas provinsi. Namun, menurut RPM SIMAPITOWA, perjuangan pemekaran ini justru didorong oleh segelintir intelektual yang tidak bertanggung jawab.
“Jika pemekaran ini terjadi, maka akan membawa dampak buruk bagi masyarakat Simapitowa, terutama dari segi lingkungan hidup dan keberlangsungan hidup masyarakat,” tegas Antonius.
Berikut lima alasan utama penolakan RPM SIMAPITOWA terhadap rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya:
1. Ancaman Ekologi
Alam Mapia yang masih terjaga kini menjadi incaran berbagai pihak. Jika pemekaran terjadi, maka baik perusahaan legal maupun ilegal akan masuk dan mengeksploitasi kekayaan alam Simapitowa.
2. Ancaman Keamanan
Pemekaran berpotensi diikuti dengan pembangunan pos-pos militer dan pendropan personel keamanan untuk mengamankan perusahaan. Hal ini dapat memicu trauma masyarakat sebagaimana yang terjadi di Dogiyai, Intan Jaya, Maybrat, Yahukimo, dan daerah lain di Papua.
3. Ancaman Peminggiran Orang Asli Mapia
Wilayah Mapia dikhawatirkan menjadi tempat penampungan transmigran demi mendukung program-program pemerintah pusat, sehingga masyarakat asli Mapia akan termarjinalkan.
4. Ancaman Kesehatan
Eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan akan menghasilkan limbah beracun yang mencemari udara dan lingkungan hidup, memicu berbagai penyakit yang membahayakan masyarakat Mapia.
5. Ancaman terhadap Budaya Lokal
Budaya masyarakat Mapia yang masih bergantung pada hasil pertanian, perburuan, dan peternakan akan terancam punah karena aktivitas industri yang merusak ekosistem alami.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, RPM SIMAPITOWA dengan tegas menyatakan sikap:
1. Menolak rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya.
2. Menolak pembangunan pos dan pendropan militer di wilayah Simapitowa.
3. Menolak segala bentuk perusahaan legal maupun ilegal di wilayah Simapitowa.
4. Menolak pembangunan jalan trans di wilayah Simapitowa karena merusak kekayaan alam.
Penulis: Hubertus Gobai
