Jayapura, Anggrek Papua – Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Provinsi Papua Pegunungan menggelar aksi damai menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin, 17 Februari 2025.
Penanggung Jawab Aksi, Rohex Helembo, menyatakan bahwa dalam 100 hari kerja kepemimpinan Prabowo Subianto, program MBG dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun dinilai tidak membawa manfaat yang signifikan bagi siswa-siswi di seluruh Indonesia, khususnya di enam provinsi di Papua. Aliansi ini menekankan bahwa yang lebih dibutuhkan adalah pendidikan gratis, fasilitas sekolah yang lengkap, serta peningkatan jumlah tenaga pengajar.
“Kami tidak membutuhkan makanan bergizi gratis sebagai program prioritas Presiden. Yang kami butuhkan adalah pendidikan berkualitas, fasilitas sekolah yang memadai, serta guru-guru yang cukup untuk setiap sekolah,” ujar Rohex Helembo.
Menurut Aliansi, pendidikan yang layak adalah hak setiap anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945. Namun, realitanya, fasilitas pendidikan di Papua Pegunungan masih jauh dari kata layak, jumlah tenaga pengajar tidak mencukupi, dan biaya pendidikan masih mahal.
Maka dari itu, Aliansi Pelajar dan Mahasiswa Papua Pegunungan dengan tegas menyatakan sikap:
- Menolak dengan tegas program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto.
2. Menolak dengan tegas kehadiran TNI dan Polri di lingkungan sekolah.
3. Menyoroti risiko kematian akibat makanan bergizi gratis serta mempertanyakan tanggung jawab guru dalam kasus tersebut.
4. Menuntut pendidikan gratis dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi di seluruh Tanah Papua.
5. Menuntut peningkatan fasilitas sekolah yang saat ini tidak memadai.
6. Meminta penambahan tenaga pengajar yang masih kurang di berbagai sekolah.
7. Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menarik militer organik dan non-organik dari seluruh wilayah Papua karena dinilai mengganggu aktivitas belajar-mengajar.
8. Memprioritaskan peningkatan jumlah tenaga pengajar dan tenaga medis guna menyelamatkan sumber daya manusia di Papua.
9. Meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk melindungi hak-hak tanah masyarakat adat dari ancaman pemodal.
10. Meminta kebijakan pengalihan anggaran MBG untuk pendidikan gratis.
Aksi ini menjadi bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak menyelesaikan masalah pendidikan di Papua. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah pusat terkait tuntutan Aliansi.
Penulis: Hubertus Gobai
