Nabire, ANGGREKPAPUA– Ketua Militan Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mapia Uwotobi Tagi dengan tegas menyatakan tolak Transmigrasi yang mau kirim dari Jakarta ke Papua. Di Era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Presiden kolonial baru terpilih ini.
Pengiriman Transmigrasi ke Papua ini sebuah malah petah bagi rakyat Papua, dan tidak ada keuntungan juga kepada rakyat Papua hanya membawa dampak buruk yang sangat fatal bagi rakyat Mapia, kata Ketua Militan Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mapia Uwotobi Tagi kepada media ini selasa (29/10/2024).
Menurutnya tanah papua tidak ada tanah kosong, maka pihaknya menolak.
“Kami KNPB Wilayah Mapia menolak karena di Wilayah tidak ada tanah kosong yang kami khususkan untuk Transmigrasi tetapi di wilayah Mapia hanya ada tanah adat atau tanah rakyat pemilik anak Negeri Mapia,,” Katanya.
Dengan demikian Komite Nasional Papaua barat Pihaknya minta agar Presiden Republik Indonesia tuntaskan dulu permasalahan di tanah Papua.
“Kepada Presiden Kolonial Republik Indonesia bapak Prabowo Subianto jangan berpikir tentang pengiriman Transmigrasi tapi harus berpikir tentang bagaimana menuntaskan segala kasus pelanggaran HAM di Papua seperti Biak Bedarah Tahun 1998, Kasusu Paniar Berdarah pada tahun 2014, dan berikan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi rakyat Bangsa Papua adalah solusi demokratis,”Bebernya.
Ketua Militan mengeluarkan enam pernyataan keras yakn
- KNPB Wilayah bersama rakyat Mapia wajib menolak Transmigrasi di Papua dan di Mapia.
- KNPB Wilayah bersama rakyat Mapia wajib menolak Investor Asing bersama perusahaan ilegal di seluruh wilayah Mapia.
- KNPB Wilayah Mapia menolak untuk merusak hutan adat milik rakyat Mapia
- KNPB Wilayah Mapia dengan tegas menolak pengiriman Militer besar besaran baik organik maupun non organik di wilayah.
5.KNPB wilayah Mapia bersama rakyat Mapia menolak Daerah Otonomi Baru ( DOB) di wilayah Mapia karena rakyat Mapia bisa hidup tanpa pemekaran karena DOB ini pintu kematian bagi rakyat Papua dan Mapia.
6.KNPB wilayah Mapia menegaskan dalam situasi politik Kolonial Indonesia ini tidak diperbolehkan menggunakan atribut KNPB dan tidak mendukung kandidat tertentu mengatasnamakan Organisasi KNPB. (Redaksi)
