ANGGREKPAPUA,-JAYAPURA- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua), Orgenes Kaway, menyampaikan kritik tajam terhadap implementasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Hal ini disampaikan dalam kegiatan dengar pendapat tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Masyarakat Adat yang digagas oleh Wakil Ketua Komite I DPD RI, Carel Simon Petrus Suebu, SE, bersama tokoh adat se-Kabupaten Jayapura. Acara ini berlangsung di Kampung Sereh, Kabupaten Jayapura, pada Jumat (27/12/2024).
Orgenes Kaway menilai bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus selama ini belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
“Kita baru tahu bahwa dana Otsus ada di sini, tapi rakyat hidup biasa-biasa saja. Saya berani katakan bahwa Otsus gagal. Siapa yang salah? Menurut saya, masalahnya ada pada pimpinan anggaran di provinsi Papua. Kepala-kepala dinas atau OPD itu kebanyakan orang Papua, tapi hasilnya rakyat tetap mengeluh,” ujar Orgenes.
Ia juga menyoroti penggunaan dana Otsus yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurutnya, dana tersebut seharusnya sepenuhnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Dana Otsus itu khusus untuk masyarakat, bukan untuk yang lain. Namun, sampai saat ini, pembangunan yang dirasakan masyarakat masih jauh dari harapan. DPR tidak menggunakan dana Otsus itu, tapi rakyat terus menyalahkan DPR,” tegasnya.
Orgenes berharap agar gubernur yang baru terpilih dapat melakukan perubahan sistem di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di provinsi baru hasil pemekaran.
“Dengan adanya pembagian daerah otonomi baru, provinsi baru, kita memiliki peluang untuk memperbaiki sistem. Dana harus digunakan secara jelas dan tepat sasaran. Saya harap pemimpin yang baru bisa membawa perubahan nyata bagi masyarakat Papua,” kata Orgenes.
Ia juga mengkritisi alokasi anggaran yang lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai daripada pembangunan. Menurutnya, dengan anggaran yang terbatas, sekitar Rp3 triliun dari total Rp14 hingga Rp16 triliun, sangat sulit untuk memberikan dampak pembangunan yang berarti.
Selain itu, Orgenes menekankan pentingnya kerja sama antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan kebijakan politik yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Legislatif dan eksekutif harus bekerja sama agar kebijakan politik yang direncanakan benar-benar terlaksana dengan baik di lapangan. Harapan saya, gubernur yang terpilih bisa membawa perubahan dengan pengalaman yang dimiliki,” tutupnya
