JAYAPURA (ANGGREK PAPUA) Permasalahan masalah tapal batas di kapiraya hingga kini jadi persoalan.
Musa Boma, Ketua ketua Tim peduli Alam dan Manusia Kapiraya Mengaku dirinya menyesal dengan pemerintah Provinsi Papua tengah dan 3 Kabupaten yang tidak serius dengan tapal batas.
“Saya sangat menyesal dengan kedua pihak, baik pihak pemerintah Provinsi Papua tengah, pemerintah Daerah kabupaten Dogiyai, deiyai dan Mimika juga pihak penegak hukum, mereka diam. Pada hal mulai dari batas kali Ibou itu sudah jelas milik orang Mapia, dan batas dari Kali Wakiya sejak dahulu lehubur dan mouyan orang Mapia marganya Kuaya, Kotouki, Tebai, Ganou, mereka punya, dan marga itu ada di Mapia, ” Ujarnya.
Saat ini semua sudah tahu Kondisi Kampung Wakiya dan tempat Ilegal perusahaan itu kondisi, namun Hingga saat ini menjadi masalah.
“Semua ini bisa terjadi karena ula dan kelakuan buruk oleh pihak, kepada desa, kepala suku kamoro di Wakiya juga kepada orang orang yang telah menandatangani atas izinNya masuk perusahaan ilegal, ” Katanya.
Ia tegaskan, Masalah perusahaan ilegal ini bukan Milik Musa Boma bukan lagi milik Tim yang turung tapi itu masalah kita bersama.
“Ini masalah kita bersama, maka kepada 10 Disitrik yang di wilayah Tota Mapiha, baik kepala suku, kepala desa, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Publik, Pengusaha, Lembaga DPR mari kita bersatu untuk dorong sama-sama agar Pimpinan perusahaan PT Zommalion Heavin Industri Bersama kepada Desa dan kepala suku Kamoro di Wakiya ini mereka bertanggun jawab lalu hukum positif dalam Negara ini di proses lebih lanjut, ” Tegasnya.
ketua Tim itu mengatakan, kondisi saat sedang berlangsung pesta Demokrasi sedang berlangsung baik Pemilihan Bupati dan wakil Bupati, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua🏹,Tapi kita bisa berpikir secara rasional.
“Walaupn saat ini dalam pesta demokrasi tapi ingat bahwa siapaun tanpa tanah dan manusia tidak bisa hidup, Karena setiap manusia ini diciptakan debuh tanah dan setelah matipun akan kembali menjadi debuh tanah, ” Benernya.
Ia mengajak agar semua pihak harus bersatu guna menjaga tanah.
“Mari satu barisan kita dorong pihak berusahalan bertanggun jawab dan mereka harus di proses hukum yang berlaku dalam Negara ini, ” pungkasnya.
Penulis, Hubertus Gobai
