Jayapura, Anggrekpapua – Komite Pimpinan Pusat Forum Independen Mahasiswa West Papua (FIM-WP) menggelar aksi demonstrasi menolak keberadaan PT Freeport Indonesia di dua titik strategis, yakni Ekspo Waena dan Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, pada Senin (7/04/2025).
Dalam aksi tersebut, Koordinator Lapangan Umum, Ulla Fareon, menyampaikan bahwa persoalan Papua sudah menjadi perdebatan sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Menurutnya, keinginan kuat Indonesia untuk mendominasi sumber daya alam Papua menjadi salah satu alasan utama Papua tetap dipertahankan dalam bingkai NKRI.
Ia mengungkapkan, sejak Belanda memanifestasikan Papua sebagai wilayah kekuasaannya pada 1828 dan mempersiapkan kemerdekaan Papua pada 1961, Indonesia kemudian melancarkan operasi militer melalui Trikora (Tiga Komando Rakyat). Langkah itu, kata Fareon, dilakukan untuk menggagalkan kemerdekaan Papua dan mengambil alih wilayah tersebut melalui perjanjian-perjanjian internasional yang tidak melibatkan rakyat Papua, seperti New York Agreement dan Roma Agreement.
“Amerika saat itu memainkan peran diplomatik dengan mempertemukan Indonesia dan Belanda tanpa keterlibatan rakyat Papua, hingga akhirnya Belanda menyerahkan Papua kepada Indonesia pada 1 Mei 1963,” ungkap Fareon.
Lebih lanjut, ia menyoroti keberadaan PT Freeport Indonesia yang selama 58 tahun beroperasi di tanah Papua, namun tak memberi manfaat berarti bagi rakyat Papua, khususnya masyarakat adat Amungsa. Ia menyebut, sejak Kontrak Karya II pada 1991, Freeport telah mengeksploitasi lebih dari 1,7 miliar ton kekayaan tambang dari total 3,8 miliar ton cadangan yang ada.
“Freeport meraup keuntungan sekitar Rp116 miliar per hari, sementara rakyat Papua tak menikmati hasil bumi sendiri. Negara bahkan menjadikan TNI/Polri sebagai penjaga kepentingan Freeport, bukan rakyat,” tegasnya.
Dalam pernyataan sikapnya, FIM-WP menyatakan bahwa konflik berkepanjangan di Papua akan terus terjadi selama ketidakadilan struktural ini terus dipertahankan. Untuk itu, mereka menyatakan enam tuntutan utama:
1. Tutup Freeport dan kembalikan hak kedaulatan rakyat Amungsa demi menghentikan konflik kemanusiaan di Tanah Papua.
2. Hentikan operasi militer dan tarik seluruh aparat militer organik dan non-organik dari seluruh wilayah Papua.
3. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke yang mengancam keberadaan masyarakat adat.
4. Tutup seluruh perusahaan ilegal di wilayah West Papua.
5. Hentikan revisi RUU TNI yang dinilai merusak tatanan demokrasi dan hukum.
6.Berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis yang adil dan bermartabat.
penulis Hubertus Gobai
