Semarang anggrekpapua– Himpunan Pelajar Mahasiswa Papua Semarang (HIPMAPAS) menanggapi pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, khususnya terkait dengan pembunuhan Tarina Murib yang diduga dilakukan oleh TNI/Polri.
Pada Rabu, 12 Februari 2025, HIPMAPAS menggelar jumpa pers di halaman kontrakan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni (IPMMO) di Semarang
Dalam kesempatan ini, Natiniel Kobogau, Ketua HIPMAPAS, mewakili mahasiswa Papua Semarang menyampaikan beberapa tuntutan terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, khususnya di Kabupaten Puncak dan Intan Jaya.
“Kami menuntut langkah nyata dari pemerintah dan lembaga terkait, demi memastikan keadilan bagi korban dan masyarakat Papua,” kata Kobogau dalam pernyataan resminya.
Lebih lanjutnya, kata dia pihaknya mendesak agar pemerintah daerah dan Provinsi tanggapi permasalahan di tanah Papua dengan serius.
“Kami mahasiswa Papua Semarang mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata, menarik pasukan TNI/Polri dari Papua, dan mengadili pelaku pembunuhan Tarina Murib sesuai rekomendasi Komnas HAM,”kata Natiniel Kobogau, Ketua HIPMAPAS.
Berikut ini adalah beberapa tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa Papua Semarang:
1. Tarik Pasukan TNI/Polri Kami mendesak pemerintah untuk segera menarik pasukan TNI/Polri dari Papua, termasuk Kabupaten Puncak dan Intan Jaya, guna mengurangi potensi pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil.
2. Penegakan Hukum Tuntutan untuk menegakkan hukum terhadap pelaku pembunuhan Tarina Murib sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM, guna memastikan keadilan bagi korban dan keluarga.
3. Cabut Izin Perusahaan Ilegal Kami meminta agar izin perusahaan ilegal yang beroperasi di Papua segera dicabut, karena diduga turut menyumbang eksploitasi sumber daya alam dan konflik sosial di wilayah tersebut.
4. Pembentukan Pansus Kami mendesak DPRD untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM serta dampak dari operasi militer terhadap masyarakat Papua.
5.memecatan Dandim Kabupaten Puncak Dandim Kabupaten Puncak dinilai tidak menjalankan tugas sesuai prosedur, kami meminta agar yang bersangkutan segera dipecat.
6. Akses Jurnalis Kami juga mendesak untuk membuka akses bagi jurnalis nasional dan internasional agar dapat melaporkan kondisi di Papua dengan transparan tanpa ada pembatasan.
Mahasiswa Papua Semarang juga menyatakan dukungannya terhadap Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak serta mahasiswa Papua di seluruh Indonesia yang berupaya mengusut kasus mutilasi Tarina Murib dan penempatan pasukan TNI/Polri di seluruh Papua. Mereka menegaskan pentingnya tindakan konkret dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini secara adil dan menyeluruh.
“Kami dari mahasiswa Papua Semarang mendukung penuh tim investigasi HAM dan mengajak seluruh pihak, termasuk LBH dan pemerintah, untuk serius menangani isu ini demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” tambah Kobogau.
Penulis: Pilipus Mote
