Jayapura (AnggrekPapua) Aliansi Mahasiswa Papua Se-Indonesia menggelar mimbar bebas di Lapangan Merah-Hijau USTJ Jayapura, Papua, pada Kamis, 20/02/2025.
Dalam acara tersebut, para mahasiswa menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, antara lain pemangkasan anggaran pendidikan, penolakan terhadap revisi UU Minerba, pencabutan Inpres No. 01 Tahun 2025, serta berbagai masalah lain terkait PSN, RUU Masyarakat Adat, dan multi fungsi ABRI (TNI-POLRI). Mereka juga mengkritik kebijakan Makan Bergizi Gratis yang dianggap tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh.
Afrizal Saleh Renyaan, aktivis asal Kota Jayapura, menyatakan bahwa ada banyak masalah yang harus diperjuangkan oleh mahasiswa, terutama terkait hak-hak masyarakat yang terancam oleh kebijakan efisiensi anggaran yang tidak adil.
“Kami seluruh mahasiswa Kota Jayapura merasa terpanggil, karena kami adalah agen perubahan dan penerus bangsa. Kami bukan turun ke jalan hanya karena nasi kotak dan amplop, tetapi karena panggilan hati,” ujar Afrizal.
Dia juga menegaskan bahwa kritik terhadap mahasiswa sering datang dari buzzer yang dibayar untuk menyerang mereka, padahal mahasiswa turun aksi karena kepedulian terhadap masa depan bangsa.
Menurut data yang disampaikan, Amerika Serikat memiliki 15 menteri dengan 2 partai politik dan populasi 330 juta, sedangkan Indonesia memiliki 48 menteri dengan 17 hingga 18 partai politik dan populasi sekitar 280 juta.
Dari sini, dapat dilihat bahwa meskipun jumlah menteri di Indonesia lebih banyak, hal itu tidak selalu berdampak positif bagi masyarakat. Yang terpenting adalah apakah para menteri memperhatikan hak-hak rakyat.
Mengenai program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto, Afrizal mengungkapkan dukungannya terhadap tujuan program tersebut, namun dengan catatan.
“Saya setuju dengan program makan bergizi gratis, tetapi saya tidak setuju dengan pemangkasan anggaran pendidikan dan pemotongan gaji, terutama untuk guru. Sebab, guru-guru sangat berjasa dalam mencerdaskan bangsa, dan mereka pantas mendapatkan perhatian lebih,” kata Afrizal.
Dia menambahkan bahwa dengan adanya efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan, terutama yang menyasar guru, sangat tidak adil. Pancasila, sebagai dasar negara, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Apakah efisiensi anggaran yang mempengaruhi guru bisa disebut keadilan sosial? Saya rasa tidak,” tambahnya.
Afrizal juga mengkritik masih adanya pemalangan di beberapa sekolah, seperti di SD Negara 1 Sentani, Kabupaten Jayapura, yang menghalangi siswa untuk pergi ke sekolah.
“Setiap anak Indonesia berhak untuk belajar. Jika masalah ini tidak bisa diselesaikan, saya rasa kita tidak bisa berharap pada generasi muda untuk membawa Indonesia menuju emas 2045, malah kita akan menuju Indonesia yang semakin cemas,” ungkapnya.
Dia menilai bahwa sistem pendidikan yang lemah dan krisis ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini akan semakin mempersulit tantangan di era globalisasi.
“Dengan pendidikan yang tidak merata, kita akan semakin tertinggal dan lemah,” tutup Afrizal.
Penulis: Hubertus Gobai
