Nabire, Anggrek Papua.Com– Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jayapura Papua menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 4 November 2024, di lingkaran Abepura, Kota Jayapura. Demonstrasi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap program transmigrasi yang direncanakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kabinet merah-putih.
Para mahasiswa, yang merupakan tulang punggung masyarakat adat Papua dan agen perubahan, bersatu menolak program transmigrasi yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Menteri Transmigrasi, Muhammat Iftitah Sulaiman Suryanagara, sehari setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto.
Mahasiswa dan masyarakat Papua membawa spanduk, poster, dan baleho yang bertuliskan penolakan terhadap transmigrasi di Papua. Mereka menegaskan bahwa Papua bukan tanah kosong dan program transmigrasi hanya akan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat adat Papua.
“Warga pendatang saat ini menguasai seluruh aktivitas ekonomi di Papua. Hak tanah adat dirampas, masyarakat adat akan kehilangan hak tanah adat, hutan, air, dan sumber daya alam (SDA) di Papua dengan proyek strategis nasional dan program transmigrasi besar-besaran dari Pulau Jawa ke Pulau Papua,” ujar salah seorang mahasiswa.
Beatrix Monim, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, yang ditemui oleh para demonstran di Kota Jayapura, menyatakan akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat.
“Kami datang langsung kepada masyarakat dan adik-adik mahasiswa untuk menerima aspirasi mereka terkait dengan penolakan transmigrasi,” kata Monim.
“Mereka menyampaikan pokok-pokok pikiran mereka tentang penolakan program transmigrasi yang direncanakan kabinet merah-putih Presiden Prabowo Subianto. Tugas kami adalah membicarakan, merapatkan bersama, dan meneruskan aspirasi ini kepada pemerintah pusat.”
Aliansi BEM se-Kota Jayapura mengeluarkan pernyataan sikap yang berisi lima poin utama:
1. Segera hentikan pengiriman transmigrasi ke Papua. Papua bukan tanah kosong.
2. Segera hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tarik PSN dari tanah Merauke dan seluruh tanah Papua.
3. Negara Republik Indonesia berhenti mengklaim tanah adat.
4. Aliansi BEM se-Kota Jayapura menolak program transmigrasi di seluruh enam provinsi di tanah Papua.
5. Negara segera berikan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang layak bagi Orang Asli Papua (OAP).
Aksi demonstrasi ini menunjukkan keprihatinan dan penolakan yang kuat dari mahasiswa dan masyarakat Papua terhadap program transmigrasi yang dianggap merugikan dan mengancam hak-hak masyarakat adat Papua.
Penulis Lambertus Magai
Editor Ernest Pugiye
