JAYAPURA (ANGGREK PAPUA) – Mahasiswa Intan Jaya yang tergabung dalam, Ikatan Pelajar MahasiswaIntan Jaya se-Kota Studi Jayapura (IPMI-J) secara tegas menolak penempatan Kodim TNI di Sugapa Kami mendesak agar surat izin penempatan Kodim TNI di Silatugapa, ibu kota Sugapa, segera dicabut.
Ketua IPMI-J Jayapura, Yanius Kogoya, menyampaikan pernyataan penolakan ini pada Sabtu (16/11/2024) di Asrama Mahasiswa Intan Jaya, Ekspo Waena, Jayapura, Papua.
Menurut Yanius, Kabupaten Intan Jaya—yang dikenal masyarakat lokal sebagai Migani—memiliki budaya, adat, dan hak ulayat yang sangat penting bagi masyarakat setempat. Ia menegaskan bahwa rencana penambangan ini menimbulkan kekhawatiran besar.
“Rencana penambangan oleh PT Aneka Tambang Tbk di Blok B Wabu, yang diperkirakan mengandung cadangan mineral seperti emas dan tembaga, sangat mengkhawatirkan masyarakat lokal,” ujar Yanius.
Yanius juga menjelaskan bahwa lokasi penambangan merupakan wilayah penting bagi masyarakat adat untuk mencari nafkah. Oleh karena itu, masyarakat bersama mahasiswa secara tegas menolak rencana tersebut.
“Berdasarkan pengamatan mahasiswa Intan Jaya, rencana ini akan memberikan dampak negatif yang besar, baik terhadap masyarakat adat, lingkungan hidup, maupun keberlanjutan ekonomi sosial. Penambangan ini tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut hak-hak dasar masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat yang telah menjadi sumber kehidupan masyarakat secara turun-temurun,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yanius menyebutkan bahwa rencana penambangan ini menjadi isu utama yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta masyarakat luas. Ia menekankan bahwa eksploitasi ini berpotensi menimbulkan konflik di berbagai aspek.
“Rencana eksploitasi ini berpotensi menyebabkan konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan pengabaian hak-hak masyarakat adat. Salah satu dampak seriusnya adalah deforestasi, pencemaran air, kerusakan ekosistem, dan terganggunya keanekaragaman hayati,” ujarnya.
Sebagai bentuk penolakan, Ikatan Pelajar Mahasiswa/i Intan Jaya juga menyampaikan pernyataan sikap resmi:
1. Peringatan kepada para bakal calon gubernur Provinsi Papua Tengah dan bakal calon bupati Kabupaten Intan Jaya. Jangan jadikan Blok B Wabu sebagai alat politik praktis.
2. Legislatif Kabupaten Intan Jaya diminta segera bertindak.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Intan Jaya harus memprioritaskan isu ini demi kepentingan masyarakat.
3. Tolak penempatan Kodim TNI di Sugapa Kami mendesak agar surat izin penempatan Kodim TNI di Silatugapa, ibu kota Sugapa, segera dicabut.
4. Tarik militer nonorganik dari Kabupaten Intan Jaya Tanah adat adalah milik masyarakat adat, bukan milik TNI.
5. Negera Indonesia Segera Tarik militer non Organik dari Intan Jaya.
6. Stop TNI Mengklain tanah Adat Tanah Milik masyarakat bukan tanah TNI.
Dengan pernyataan ini, mahasiswa dan masyarakat adat Intan Jaya berharap pemerintah dan pihak berwenang mempertimbangkan penolakan mereka terhadap rencana penambangan di Blok B Wabu.
Penulis Novertina Iyai
