Semarang- (Anggrek Papua) – Ikatan Pelajar Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai, dan Deiyai (IPMANAPANDODE) Semarang-Salatiga, dengan tegas MENOLAK segala bentuk rencana pembangunan pos rayon militer (Posramil) di kilometer 64, Jalan Poros Nabire-Mulia, Distrik Dipa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, serta penambahan pos-pos TNI/POLRI di seluruh wilayah Tanah Papua. Hal tersebut disampaikan Wakil ketua IPMANAPANDODE Pilipus Mote kepda anggrekpapua.com rabu (23/1/2025).
Penolakan ini disampaikan sebagai tanggapan atas surat perintah Komandan Kodim 1705/Nabire Nomor Sprin/306/XI/2024, tertanggal 19 November 2024, yang memuat rencana pelaksanaan tim aju untuk pendirian Posramil di kilometer 64 Jalan Trans Nabire-Ilaga, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Sebagai pelajar dan mahasiswa yang peduli terhadap tanah air dan masyarakat Papua, kami menyatakan sikap:
1. MENOLAK pembangunan Pos Komando Staf Militer Kodim 1705 Nabire di kilometer 64, Jalan Nabire-Mulia, Distrik Dipa, Kabupaten Nabire, Papua Tengah!
2. MENOLAK masuknya 52 perusahaan tanpa izin dan persetujuan masyarakat adat Papua Tengah!
3. MENOLAK program makanan gratis di sekolah-sekolah Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai, maupun di seluruh Papua yang dicanangkan oleh rezim Prabowo-Gibran!
4. MENOLAK kebijakan pemekaran kabupaten/kota di Papua Tengah yang hanya memperburuk kondisi masyarakat asli Papua!
5. Mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk segera:
Memfasilitasi peningkatan layanan kesehatan di rumah sakit yang ada di Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya. Mengangkat tenaga kesehatan (nakes) dari masyarakat Papua asli.
6.Mendesak Direktur RSUD Nabire untuk meningkatkan pengawasan dan mengontrol aktivitas rumah sakit agar berjalan dengan baik!
7. MENOLAK pembukaan pos-pos militer di Papua yang menyebabkan trauma masyarakat!
8. Stop penggunaan rumah sakit, sekolah, dan rumah warga sebagai pos militer!
9. Hentikan pengiriman militer ke seluruh Tanah Papua!
10. Mendesak pemerintah untuk segera menangani masalah pengungsian di Tanah Papua!
11. Usut tuntas pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua dan adili pelakunya!
12. MENOLAK transmigrasi yang dilakukan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua!
13. Menolak segala kebijakan yang mengakibatkan marginalisasi terhadap masyarakat asli Papua!
14. Mengimbau masyarakat Papua untuk menolak sogokan atau iming-iming dari pemerintah maupun aparat militer dalam menyelesaikan masalah dengan uang.
Dengan tegas, kami menyerukan penarikan seluruh militer dari Tanah Papua. Kami menilai kehadiran militer selama ini menjadi salah satu penyebab utama ancaman terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Papua di tanahnya sendiri.
Penulis : Pilipus Mote
