Jayapura (Anggrekpapua) – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) di Manado, Sulawesi Utara, secara tegas menolak rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya di Provinsi Papua Tengah. Mereka menilai kebijakan ini tidak mewakili kepentingan masyarakat adat serta berpotensi merusak sumber daya alam di wilayah tersebut.
“Kami menolak dengan tegas upaya pemekaran Kabupaten Mapia Raya oleh oknum atau elite politik lokal yang mengatasnamakan masyarakat Mapia,” tegas IPMADO dalam konferensi pers yang diterima Anggrekpapua, Rabu (28/5/2025).
Menurut IPMADO dan solidaritas mahasiswa Papua di Manado, pemekaran bukanlah solusi untuk mengatasi persoalan mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, dan konflik bersenjata yang masih berlangsung di Tanah Papua.
Lebih jauh, mereka juga menyoroti aktivitas perampasan sumber daya alam serta investasi ilegal di Mapia Raya. IPMADO mendesak agar pemerintah segera menghentikan praktik-praktik tersebut dan memprioritaskan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
Selain itu, IPMADO mendesak pemerintah pusat untuk menarik seluruh pasukan militer, baik organik maupun non-organik, dari Tanah Papua. Mereka menilai kehadiran militer justru memperburuk situasi keamanan dan mempersempit ruang hidup masyarakat sipil.
“Pemekaran DOB Mapia Raya hanya akan menjadi malapetaka bagi masyarakat adat. Pemerintah seharusnya lebih fokus menyelesaikan pelanggaran HAM dan konflik bersenjata, bukan menciptakan daerah otonomi baru yang tidak membawa manfaat nyata,” tegas mereka.
Penulis Hubertus Gobai
