Jayapura, AnggrekPapua.com – Forum Independen Mahasiswa Papua (FIM-WP) dan Komite Pimpinan Kota Nabire (KPKN) dengan tegas menolak program pemberian makanan bergizi gratis di Papua. Pernyataan ini disampaikan pada Minggu (16/2/2025) dalam rangka menanggapi rencana aksi pelajar di Nabire.
Badan pengurus FIM-WP Nabire menyampaikan sikap mereka terhadap program tersebut, yang dinilai tidak menyelesaikan masalah mendasar di Papua. Aksi ini bertujuan untuk menuntut pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan gratis di seluruh wilayah Papua. Rencananya, aksi akan dilaksanakan di kantor DPRD Provinsi Papua Tengah pada tanggal yang telah ditentukan.
Pernyataan Sikap FIM-WP:
- Menolak keras program pemberian makanan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto di seluruh Papua. FIM-WP menilai bahwa yang lebih dibutuhkan adalah pendidikan dan layanan kesehatan gratis yang merata.
- Mendukung penuh aksi pelajar yang menolak program tersebut dan menuntut pendidikan serta kesehatan gratis di Papua.
- Menolak keterlibatan aparat TNI/POLRI dalam lingkungan sekolah dan kampus. Pendidikan di Papua harus bebas dari intervensi militer dan kepolisian.
- Meminta Kapolres Nabire untuk menghentikan kerja sama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah dalam upaya membatasi aksi penolakan terhadap program makanan bergizi gratis.
- Mengajak Kapolres Nabire untuk membuka ruang demokrasi yang lebih luas bagi pelajar dan mahasiswa agar dapat menyampaikan pendapat mereka secara bebas dan aman.
- Mendesak dihentikannya kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa dan pelajar yang berpartisipasi dalam aksi damai atau menyampaikan pendapat di muka umum.
- Meminta Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk segera menghentikan program makanan bergizi gratis dan lebih memprioritaskan penyediaan pendidikan serta kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Papua.
Aksi ini mencerminkan aspirasi mahasiswa dan pelajar Papua yang menginginkan perubahan nyata dalam kebijakan pendidikan dan kesehatan di wilayah mereka. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah terkait tuntutan ini.
Penulis: Hubertus Gobai
