Jakarta, Anggrek Papua.Com– Dalam Aksi Kamisan yang berlangsung di depan Istana Presiden Jakarta pada hari ini, Emanuel Gobay, Direktur LBH Papua, menyampaikan pesan kuat dari Papua. Gobay menyatakan bahwa pemerintah Indonesia, khususnya Presiden, hanya fokus pada sumber daya alam (SDA) Papua dan mengabaikan nasib rakyat Papua.
“Mata Jakarta ke Papua hanya pada sumber daya alam dan ada kemungkinan manusianya mau dimusnahkan,” tegas Gobay.
Gobay menuding Presiden sebagai pelaku pelanggaran HAM di Papua, khususnya dalam kasus Mapenduma tahun 1995-1996. Saat itu, Presiden menjabat sebagai komandan operasi militer yang mengakibatkan pembakaran rumah warga, pembunuhan, dan penghancuran gereja.
“Peristiwa Mapenduma sampai saat ini belum pernah diproses hukum ataupun ditindaklanjuti oleh Komnas HAM. Ini menambah deretan panjang fakta pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Presiden,” ujar Gobay.
Gobay juga menyoroti deklarasi lima batalion infantri yang akan bertugas mengawal proyek strategis nasional pangan di tanah Papua. Menurutnya, hal ini akan meningkatkan militerisasi di Papua dan berpotensi meningkatkan pelanggaran HAM.
“Militerisasi di Papua akan semakin memperparah kondisi rakyat Papua. Ini merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang,” tegas Gobay.
Gobay juga menyoroti nasib pengungsi Papua yang mencapai lebih dari 50.000 jiwa. Mereka terlantar di berbagai daerah akibat konflik dan pelanggaran HAM.
“Nasib pengungsi tidak pernah dibicarakan oleh Jakarta. Mereka dibiarkan hidup dalam ketidakpastian,” tambah Gobay.
Gobay menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memperhatikan kondisi Papua dan mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan pelanggaran HAM dan militerisasi di Papua.
“Kami meminta dunia internasional untuk membantu kami dalam memperjuangkan hak-hak kami sebagai manusia,” pungkas Gobay.
Editor Ernest Pugiye
