Jayapura, (Anggrekpapua) – Bupati Kabupaten Nabire Mesak Magai, menyampaikan sejumlah langkah strategis Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi ASN, termasuk realisasi tunjangan DPT bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemda Nabire.
Bupati Magai menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah atau Pemda telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk realisasi DPT.
“Puji Tuhan, mulai bulan ini atau bulan depan proses realisasinya sudah bisa berjalan,”ujar Mesak Magai kepada media Sabtu (14/6/2025
“Kalau tuntutan mereka kami sudah jawab, maka mereka pun harus menjawab tugas mereka, yaitu kembali bekerja,”ujarnya.
Bupati Nabire, Mesak Magai (depan), saat memberikan keterangan kepada awak media usai kegiatan Car Free Day perdana di halaman Kantor Bupati Nabire, Sabtu (14/6/2025). Kegiatan ini sekaligus menjadi momen penegasan komitmen pemerintah daerah dalam menata ulang pelayanan publik dan ruang-ruang warga.
Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, menyampaikan sejumlah langkah strategis Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan penataan administrasi ASN, termasuk realisasi tunjangan DPT bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemda Nabire.
Ia menegaskan bahwa dengan dipenuhinya tuntutan para ASN, maka para pegawai pun diharapkan untuk kembali menjalankan tugas di tempat masing-masing, terutama pada daerah-daerah yang mengalami kekurangan tenaga pengajar dan tenaga medis.
“Kalau tuntutan mereka kami sudah jawab, maka mereka pun harus menjawab tugas mereka, yaitu kembali bekerja,”ujarnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan penertiban terhadap ASN yang tidak aktif bekerja. “Kalau ada ASN yang tidak melaksanakan tugas, maka gaji mereka akan kami potong,”tegasnya.
Terkait pelayanan kesehatan, Bupati menyebutkan bahwa RSUD Nabire sedang dibenahi dengan sistem manajemen yang baru dan lebih transparan. Ia mengapresiasi peran tenaga medis yang melaporkan dugaan penyimpangan dana RSUD ke aparat penegak hukum.
“Saya sudah sampaikan kepada Kapolres dan Kejaksaan agar segera menindaklanjuti laporan tersebut. Ini bukan bupati yang bermain, tetapi harus diusut secara tuntas,” tegasnya, merespons temuan BPK terhadap pengelolaan dana rumah sakit sebelumnya.
Selain itu, pemerintah juga akan menata mekanisme penyaluran Dana Desa dengan sistem baru. Dana akan langsung disalurkan ke ibu kota distrik, bukan lagi melalui kota Nabire. “Kepala kampung yang tidak ada di kampung akan diganti. Desa bukan ditugaskan di kota, tapi di kampung mereka masing-masing,” ujar Magai.
Bupati Magai juga menyoroti antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan perdana Car Free Day di Jalan Merdeka. Ia mengatakan kegiatan tersebut akan terus dikembangkan dengan membuka akses jalan dari Bandara Bukit Meriam hingga Karang Mulia dan dari Hotel Mahafira ke Kantor Bupati.
Pemerintah daerah berencana mengaktifkan sejumlah halaman kantor pemerintahan sebagai ruang publik bagi masyarakat setiap Sabtu. Area seperti halaman Kantor Bupati, Kantor PU, Dinas Pendidikan, Kantor Bank Mandiri, serta Kejaksaan akan dibuka untuk kegiatan senam, yospan, olahraga, hingga pentas seni.
“Mulai Sabtu depan, kita akan jadikan kawasan ini aktif dengan aktivitas rakyat. Kami siapkan juga taman, lapangan voli, tenis meja, dan tempat jualan rakyat seperti kopi, es teh, hingga nasi kuning. Tapi semua harus tertib dan dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Bappeda agar tetap bersih dan nyaman,” jelasnya.
Terkait kegiatan sekolah di hari Sabtu, Bupati menyinggung ketimpangan jadwal antara sekolah di kota dan luar kota. Ia menyarankan agar hari Sabtu diisi dengan kegiatan lokal seperti olahraga, seni, atau keterampilan. “Hari Sabtu kita isi dengan kegiatan yang mendidik dan membangun kebersamaan,” pungkasnya. (*)
Penulis. Hubertus Gobai
