JAYAPURA- Dalam upaya membangun keluarga yang berkualitas dan mempercepat penurunan angka stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2025 di Jayapura, Selasa (29/7/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Pengembangan Masyarakat dan Budaya, Matias Benoni Mano, S.Par., M.KP., yang mewakili Penjabat Gubernur Papua.
Rakerda dihadiri perwakilan dari empat provinsi di wilayah Papua, yakni Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Selain itu, turut hadir para kepala dinas pengendalian penduduk dan KB dari kabupaten/kota di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Matias Mano mengatakan n pentingnya sinergi antarpihak dalam menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan produktif sebagai pondasi pembangunan daerah.
“Kita ingin dari forum ini lahir program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Terutama, dalam hal penanganan stunting yang masih menjadi tantangan besar di wilayah kita,” ujarnya.
Matias menjelaskan bahwa persoalan stunting tidak dapat ditangani hanya oleh satu lembaga, melainkan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti dinas kesehatan, dokter, ahli gizi, akademisi, perguruan tinggi, pihak swasta, TNI-Polri, bahkan perbankan.
“Kita butuh kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan semua mitra harus terlibat. Kita sedang menyiapkan masa depan generasi Papua menuju Indonesia Emas 2045, dan itu dimulai dari pembangunan keluarga hari ini,” tambahnya.
Rakerda ini juga menjadi ruang konsolidasi untuk memperkuat program Bangga Kencana secara menyeluruh, termasuk peningkatan kualitas layanan keluarga berencana, edukasi gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
“Forum ini sangat penting untuk menyatukan langkah dan strategi, termasuk penguatan pelayanan KB, edukasi gizi, dan pemberdayaan keluarga secara menyeluruh,” jelasnya.
BKKBN Papua diharapkan hasil dari Rakerda ini akan menjadi acuan dalam perencanaan dan implementasi program-program kependudukan dan pembangunan keluarga di seluruh wilayah Papua pada tahun 2025 mendatang.
“Kami berharap rekomendasi dan rumusan program dari Rakerda ini benar-benar dapat diimplementasikan di daerah, agar ke depan tercipta keluarga Papua yang tangguh, sehat, dan produktif,” pungkasnya. (*)
