Jayapura, (KATUAITV)– Wahana Lingkungan Hidup Papua (Walhi Papua) menggelar diskusi hasil pantauan lingkungan hidup di Tanah Papua berjudul “Babat Hutan atas Nama Transisi Energi”. Kegiatan ini dilakukan di Cafe Kakao, Kotaraja Luar, Kota Jayapura, Papua, pada Kamis, 20 Juni 2024.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Papua (Walhi Papua) Maikel Primus Peuki mengatakan dengan adanya pemekaran Provinsi Di Tanah Papua Masyarakat adat dihadapakan dengan berbagai persoalan.
“Papua sudah Menjadi 6 Provinsi, Ini tentu Masyarakat akan di hadapkan dengan berbagai persoalan, Ekonomi, Politik, Sosial, pendidikan, Lebih parah lagi perampasan tanah adat, Untuk ini Masyarakat harus Pintar dalam menjaga tanah,” katanya.
Peuki Pertanyakan, 6 Provinsi di tanah Papua untuk siapa, sejauh ini Masyarakat sangat Jauh dari kata Kesejateraan.
6 Provinsi audah dimekarkan dengan tujuan mensejahterahkan masyarakat, tapi sejauh ini yang bisa kita lihat kenyataannya terbalik malah Tanah adatnya di rampas dan semua Bilokrasi pemerintah diisi oleh orang luar, Ini kah yang disebut sejatera,” ujarnya.
lebih Lanjutnya, Peuki menilai Tanah adalah Identitas yang tak akan Hilang Sehinggga Masyarakat dan pemerintah Harus Jaga
“Investor masuk dengan berbagai cara dalam mengambil tanah milik masyarakat adat, Untuk itu Pemerintah dan Masyarakat Harus Menjaga dan Lindungi, Karena Jabatan saat ini Akan ada masanya untuk berakhir ada api tanah adat akan menjadi identitas,” Jelasnya.
Yason Ngelia mengatakan pada era Otonomi Khusus terjadi perampasan tanah besar-besaran di Tanah Papua. Ironisnya, hingga kini masyarakat belum sadar untuk menjadi penjaga Tanah Papua. “Hingga Otonomi Khusus jilid kedua disahkan, perampasan tanah di tanah Papua terus terjadi. Di era ini juga masyarakat belum sadar untuk menjadi penjaga tanah,” kata Yason.
Reporter: Novertina Iyai
