Jayapura Anggrekpapua. com,- Ketua Aliansi Masyarakat Distrik Walaik, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Wakol Yelipele, meminta aparat TNI non-organik yang berada di Distrik Walaik segera menghentikan seluruh aktivitas dan meninggalkan wilayah tersebut.
Menurut Wakol, keberadaan aparat TNI non-organik di wilayah adat Walaik tidak memiliki izin resmi dari masyarakat adat, terlebih dengan dugaan penebangan pohon secara sepihak untuk kepentingan pembangunan pos militer.
“Kami menolak keras aktivitas TNI non-organik di wilayah adat. Mereka menebang pohon tanpa izin, membangun pos tanpa sepengetahuan pemilik ulayat. Itu sudah melanggar aturan adat dan meresahkan masyarakat,” tegas Wakol Yelipele kepada wartawan di Jayapura, Senin (8/9/2025).
Ia menegaskan bahwa masyarakat Distrik Walaik selama ini hidup dalam ketenangan, namun sejak kehadiran aparat TNI, warga merasa terintimidasi. Kehadiran pos TNI dinilai tidak memberikan rasa aman, justru menimbulkan rasa takut di kalangan warga.
“Yang kami rasakan bukan keamanan, melainkan ketakutan. Anak-anak tidak bebas bermain, orang tua takut pergi ke kebun, bahkan aktivitas sehari-hari masyarakat mulai terganggu,” tambahnya.
Wakol menekankan agar aparat segera menghormati hak ulayat masyarakat adat Papua Pegunungan. Menurutnya, segala bentuk pembangunan dan kegiatan di atas tanah adat harus melalui persetujuan masyarakat adat sebagai pemilik sah tanah tersebut.
“Kami mendesak pemerintah dan komando TNI di Papua untuk segera menarik pasukan non-organik dari Distrik Walaik. Jangan sampai terjadi konflik antara masyarakat dan aparat karena ketidakpatuhan terhadap aturan adat,” ujarnya.
Aliansi Masyarakat Distrik Walaik juga berencana melayangkan surat resmi kepada pemerintah daerah dan DPR Papua Pegunungan agar segera mengambil sikap atas keberadaan aparat di wilayah tersebut. Mereka berharap, suara masyarakat adat tidak diabaikan demi menjaga kedamaian di Tanah Papua. (*)
