JAYAPURA Anggrek papua.com- Solidaritas Mahasiswa Papua (SMP) di Kota Jayapura menggelar aksi mimbar bebas pada Selasa (2/9/2025).
Aksi tersebut menyoroti dugaan penyiksaan dan tindakan represif aparat kepolisian dalam insiden pemindahan empat tahanan politik (tapol) Papua di Sorong, Papua Barat Daya.
Koordinator lapangan, Yulianus Bunai, mendesak Kapolri segera memerintahkan Kapolda Papua Barat Daya dan Kapolresta Sorong untuk membebaskan masyarakat sipil yang ditahan serta menindak tegas oknum polisi yang diduga melakukan tindak pidana.
“Ketua Komnas HAM RI harus segera memeriksa Kapolresta Sorong dan anggotanya yang telah melakukan penyiksaan terhadap masyarakat sipil di Sorong,” ujar Bunai.
Ia juga meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turun tangan menyelidiki dugaan penangkapan dan penyiksaan terhadap seorang anak berinisial YK (15).
“Kapolda Papua Barat Daya harus segera memerintahkan Propam dan Direskrimum untuk menangkap dan memproses hukum oknum polisi yang melakukan tindakan sewenang-wenang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bunai mengecam langkah Kapolresta Sorong yang disebutnya mengkriminalisasi Yance Manggaprouw untuk melindungi oknum aparat yang melakukan pengeroyokan, pengrusakan, penyalahgunaan senjata api, dan penyiksaan terhadap masyarakat sipil.
Selain itu, SMP juga menyoroti kebijakan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang dianggap memerintahkan aparat gabungan melakukan pengejaran, penangkapan, hingga penggunaan gas air mata dan peluru yang berpotensi menimbulkan korban sipil.
Menurut Bunai, Mahkamah Agung (MA) harus segera menghentikan proses hukum dan membebaskan empat tahanan politik tersebut.
“Mereka hanyalah warga sipil yang menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana dijamin oleh undang-undang,” katanya.
Sementara itu, aktivis mahasiswa Uncen, Kamus Bayage, menambahkan agar kekerasan di seluruh Tanah Papua segera dihentikan.
“Stop pendropan militer organik dan non-organik. Hentikan perampasan tanah adat, tutup proyek strategis nasional di Merauke, Papua Tengah, maupun wilayah lainnya di seluruh Tanah Papua,” tutur Bayage.
(Eskop Wisabla)
