PAPUA BARAT – Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma menyoroti tajam problematika tenaga kerja Papua di BP LNG Tangguh Bintuni. Ia menekankan, bp selaku operator Tangguh penghasil gas terbesar di Indonesia harus memprioritaskan peluang kerja dan pengembangan karir bagi masyarakat lokal Papua.
Filep menyayangkan kondisi yang dikeluhkan kalangan pekerja asal Papua yang menyatakan penolakan tegas terhadap jalannya rekrutmen teknisi/operator LNG Tangguh saat ini. Para pekerja juga telah mengajukan peninjauan ulang terhadap syarat dan mekanisme rekrutmen yang dianggap tidak mengakomodir tenaga kerja asal Papua, namun tidak ada respons dan proses rekrutmen tetap berlangsung.
“Kami menerima keluhan dan kekecewaan masyarakat pekerja asal Papua bersama Serikat Pekerja LNG Tangguh (red, SPLT) karena rekrutmen yang berjalan ini tidak memberi peluang bagi orang Papua. Padahal bp telah menargetkan untuk mempekerjakan 85% tenaga kerja asal Papua di tahun 2029, ini tercantum dalam dokumen AMDAL. Bahkan komitmen mengembangkan talenta Papua sudah berulang kali disampaikan bp, dengan mendidik anak-anak Papua agar memiliki skill sesuai standar tenaga kerja di sektor migas. Maka jangan sampai yang sedang berjalan ini melenceng dari komitmen itu. Ini harus kita kawal,” ucap Filep, Rabu (20/8/2025).
“Saya melihat problematika tenaga kerja Papua saat ini terjadi akibat pengabaian bp Tangguh terhadap laporan independen TIAP (red, Tim Penasehat Independen Tangguh). Setidaknya sejak 2020, TIAP sudah menyampaikan laporan khusus pada poin pengembangan tenaga kerja Papua, meminta program pemagangan dilanjutkan dan terus ditingkatkan outputnya sesuai jumlah dan kebutuhan SDM di Tangguh. Dan TIAP juga menekankan bp harus meningkatkan posisi ke manajer senior. Hal ini harus melekat dalam mindset korporasi menjadi budaya, memotivasi sampai pada adanya mentoring senior baik Papua non-Papua ke juniornya, dan ini disetujui oleh bp dalam pernyataan responsnya atas TIAP,” katanya lagi.
Tak hanya itu, Pace Jas Merah itu pun mengingatkan kesanggupan bp melanjutkan program Challenger yang membuka peluang bagi orang Papua masuk dan naik hingga ke level manajemen senior. Dalam respons terhadap laporan TIAP itu, bp menyatakan akan terus meningkatkan rekrutmen terhadap talenta Papua baik yang baru lulus maupun berpengalaman dalam operasional Tangguh Bintuni.
“Rekam jejak dokumen respons bp terhadap laporan TIAP pada 2020 lalu sudah jelas akan memperluas dan meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat Papua, apalagi proyek Tangguh ini juga proyek strategis nasional. Adanya Tangguh harus memberi manfaat kesejahteraan dengan mengurangi masalah pengangguran yang masih jadi momok kita. Survei Angkatan Kerja Nasional BPS pada Februari 2025 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Papua Barat cukup tinggi yaitu 4,21% dan Papua Barat Daya tertinggi di angka 6,61%. Maka ini sangat miris terjadi di tanah Papua, tanah yang hasil SDA-nya sangat melimpah dan terus dikelola selama puluhan tahun,” tegasnya.
Sebagai Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma menyampaikan akan menindaklanjuti persoalan tenaga kerja ini kepada Kementerian/Lembaga terkait, terutama mendorong SKK Migas melakukan evaluasi dan pengawasan atas masalah di sektor hulu migas. Secara umum, Filep meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan pekerja melalui intervensi kebijakan sebagaimana komitmen Presiden Prabowo saat peringatan Hari Buruh Internasional Mei lalu yang menyatakan akan menciptakan sistem ketenagakerjaan berkeadilan, produktif dan berkelanjutan.
“Pidato Presiden Prabowo saat itu menyebut akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang berisi tokoh dan pimpinan buruh untuk memberikan laporan langsung kepada presiden soal kondisi dan masalah pekerja, soal regulasi-regulasi yang tidak berpihak akan diawasi dan diperbaiki, maka semangat ini harus didengar juga oleh pihak korporasi yang mengelola SDA di daerah. Jelas masalah di bp Tangguh Bintuni ini akan kita kawal agar diperhatikan dan segera ditindaklanjuti,” tegas Filep.
