Jayapura-Anggrekpapua – Badan Pengurus Komunitas Pelajar Mahasiswa Kabupaten Yahukimo (KPMY), bersama Badan Pengurus Anpropakos serta perwakilan mahasiswa/i dari 51 distrik di Kota Studi Jayapura, Provinsi Papua, mendesak Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo segera mencairkan dana beasiswa. Desakan ini disampaikan (28/6/2025).
Koordinator lapangan, Markus Busub, mengatakan pihaknya menaruh keberatan atas lambatnya proses pencairan dan potensi penyimpangan dalam penyaluran beasiswa.
“Kami mahasiswa Yahukimo mengajukan keberatan kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan. Kami khawatir ada insiden kejanggalan yang berdampak negatif terhadap proses perkuliahan mahasiswa,” kata Markus
Menurut Markus, ada dugaan pemotongan beasiswa oleh pihak dinas dan sekretariat Dinas Pendidikan Yahukimo.
“Kami keliru dengan kepala dinas dan sekretaris dinas pendidikan dalam tahap verifikasi dan validasi data mahasiswa. Kami mendapat informasi adanya dugaan pemotongan beasiswa dalam setiap tahap pencairan. Hal ini sangat kami khawatirkan,” ungkapnya.
Markus menjelaskan, pada masa kepemimpinan Bupati Ones Pahabol, almarhum Abock Busub, hingga awal masa kepemimpinan Didimus Yahuli, besaran beasiswa per mahasiswa masih sebesar Rp2 juta. Namun, setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Bupati baru, realisasi beasiswa mengalami penurunan signifikan dan dinilai tidak transparan.
“Sejak 2021, tahap pertama hanya Rp1 juta, tahap berikutnya 2023 menjadi Rp500 ribu, dan tahap ketiga pada 2024 sebagian besar mahasiswa bahkan tidak menerima sama sekali. Total sekitar 1.000 mahasiswa Yahukimo di Jayapura tidak mendapat hak mereka,” jelas Markus.
Ia juga menyoroti masalah verifikasi data yang hanya berbasis aplikasi Dikti. Banyak mahasiswa Yahukimo berkuliah di kampus swasta atau program offline yang belum tercantum di Dikti, sehingga otomatis dinas mencoret mereka dari penerima beasiswa.
“Padahal, mereka mahasiswa aktif yang layak mendapat perhatian serius dari pemerintah,” tegas Markus.
Sementara itu, Jekson Pase, mahasiswa Yahukimo lainnya, menambahkan bahwa persoalan administratif juga menghambat pencairan beasiswa.
“Banyak mahasiswa tidak punya buku rekening atau KTP elektronik karena prosesnya lama. Setelah lulus SMA, KTP hanya dapat yang sementara, padahal syarat pencairan beasiswa harus ada KTP dan buku rekening,” ujarnya.
Jekson juga mengkritik perubahan metode penyaluran beasiswa dari tunai ke online.
“Banyak mahasiswa akhirnya putus kuliah atau cuti karena hak mereka tidak cair atau bahkan dipangkas. Kami menilai ini cara terstruktur dan sistematis yang justru membunuh masa depan generasi muda Yahukimo,” katanya.
Lewat pernyataan sikap, mahasiswa Yahukimo di Jayapura menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
1. Dinas Pendidikan harus transparan kepada seluruh mahasiswa terkait proses dan jumlah pencairan beasiswa.
2. Libatkan seluruh ketua korwil mahasiswa untuk mengawasi penyaluran beasiswa agar tepat sasaran.
3. Dana beasiswa tahun ini harus disalurkan melalui korwil untuk pemerataan kepada seluruh mahasiswa di tiap kota studi.
4. Pencairan beasiswa harus terealisasi dalam bulan Juni Juli agar mahasiswa bisa segera membayar SPP.
5. Dinas Pendidikan perlu melakukan kunjungan kerja ke asrama mahasiswa Yahukimo di tiap kota studi untuk melihat langsung kebutuhan mereka.
“Kami menuntut beasiswa sebagai hak yang harus diperhatikan pemerintah. Ini langkah konkret untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya mahasiswa Yahukimo di seluruh Indonesia,” pungkas Markus.
Penulis Eskop Wisabla
