Oleh: Howai Petege, Mahasiswa Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua
Pemekaran wilayah telah lama dijadikan salah satu strategi pembangunan di Indonesia. Ia sering dibungkus dalam narasi-narasi manis seperti percepatan pembangunan, pemerataan kesejahteraan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, bagi kami mahasiswa Meepago asal SIMAPITOWA yang tersebar di seluruh Indonesia narasi tersebut layak dipertanyakan secara serius. Di balik retorika yang tampak menggiurkan itu, terdapat realitas yang justru mengkhawatirkan.
Penolakan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya bukanlah bentuk anti-pembangunan. Justru sebaliknya, ini adalah suara dari hati nurani yang peduli akan masa depan tanah kelahiran kami. Ini adalah wujud tanggung jawab moral dan intelektual untuk mempertanyakan arah serta tujuan dari proses pembangunan yang sering kali tidak menyentuh akar masalah masyarakat.
Kami menolak jika tanah leluhur kami dijadikan laboratorium politik yang hanya melayani kepentingan elit dan kekuasaan sesaat. Kami tidak menolak kemajuan, tapi kami menuntut agar pembangunan dimulai dari kebutuhan rakyat, bukan ambisi segelintir orang. Sebab pembangunan sejati bukan hanya soal membangun gedung atau membagi wilayah administratif baru, tetapi soal memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga jaminan atas hak-hak adat dan budaya.
Pengalaman di berbagai wilayah Papua menunjukkan bahwa pemekaran belum tentu menghadirkan solusi. Banyak daerah hasil pemekaran justru terjebak dalam persoalan baru: infrastruktur dasar yang tidak kunjung merata, pelayanan publik yang lemah, serta birokrasi yang membengkak tanpa peningkatan kualitas. Sementara itu, masyarakat adat yang seharusnya menjadi subjek pembangunan justru kerap terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan.
Ironisnya, hasil dari pemekaran lebih sering dinikmati oleh elite lokal dan aktor eksternal yang menjadikan daerah-daerah baru ini sebagai ladang kekuasaan dan sumber ekonomi pribadi. Di saat yang sama, masyarakat asli tetap hidup dalam keterbatasan, kesenjangan, dan minimnya akses terhadap layanan dasar.
Kabupaten Dogiyai, sebagai wilayah induk yang rencananya akan dimekarkan menjadi Mapia Raya, masih jauh dari kata siap. Masih banyak desa-desa yang belum teraliri listrik, jalan yang tidak layak, sekolah tanpa guru, dan puskesmas tanpa obat. Maka, bukankah lebih bijak jika energi dan anggaran negara difokuskan terlebih dahulu untuk membenahi kabupaten induk sebelum memaksakan lahirnya daerah baru?
Pemekaran yang dilakukan tanpa kajian menyeluruh dan tanpa partisipasi penuh dari masyarakat adat hanyalah proyek administratif belaka. Ia akan menjadi beban baru yang justru memperparah ketimpangan. Lebih parah lagi, pemekaran yang tidak berpijak pada realitas lokal dapat menimbulkan konflik sosial, perpecahan komunitas, dan hilangnya kedaulatan masyarakat atas tanah dan budaya mereka sendiri.
Kami, mahasiswa SIMAPITOWA, menyerukan agar pembangunan yang digagas oleh negara tidak melupakan prinsip keadilan sosial. Pembangunan harus dimulai dari bawah, dari kebutuhan rakyat, dari suara-suara yang selama ini tak terdengar. Pemekaran bukanlah solusi jika rakyat ditinggalkan. Pemekaran tidak akan menyelesaikan masalah jika hanya menjadi alat legitimasi bagi segelintir orang untuk memperluas pengaruhnya.
Suara penolakan ini bukan bentuk perlawanan terhadap perubahan, melainkan panggilan untuk meluruskan arah perubahan itu sendiri. Kami percaya bahwa Papua bisa dibangun dengan cara yang lebih adil, partisipatif, dan berakar kuat pada nilai-nilai budaya serta aspirasi rakyatnya. Pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang menghidupkan, bukan yang memisahkan.
Jika hari ini kami bersuara, itu karena kami mencintai tanah ini. Dan karena cinta itulah, kami menolak pemekaran yang abai terhadap realitas dan mengancam masa depan rakyat. Pembangunan harus berpihak, dan keberpihakan itu hanya mungkin jika rakyat dilibatkan sepenuhnya bukan dikesampingkan.
