Wamena, Anggrek Papua.com,–Rabu 30 Oktober 2024 – Theo Hesegem, Pembela HAM di Papua dan Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, mengeluarkan pernyataan keras terkait rencana pemerintah untuk mengirimkan program transmigrasi ke wilayah Papua. Hesegem menilai rencana tersebut sebagai upaya pemusnahan Orang Asli Papua secara halus dan sistematis.
“Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengirim transmigrasi di Papua adalah sebuah rancangan pemusnahan bagi Orang Asli Papua,” tegas Hesegem. “Ini bukan solusi penyelesaian masalah di Papua, melainkan upaya untuk menguasai kekayaan Sumber Daya Alam di tanah Papua dan menciptakan polemik agar orang asli Papua tidak tenang hidup di atas tanahnya sendiri.”
Hesegem juga mengkritik pernyataan Menteri Transmigrasi yang menyatakan bahwa program transmigrasi bertujuan untuk menjadikan Papua sebagai bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kesejahteraannya, persatuan nasionalnya, dan dalam konteks lebih besar. Menurut Hesegem, pernyataan tersebut keliru dan tidak mendasar, karena Orang Papua sudah lama menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Pemerintah Jakarta hanya mau membangun Papua setelah Orang Asli Papua berteriak ingin menentukan nasib sendiri,” lanjut Hesegem. “Mereka takut kehilangan pulau Papua yang kaya akan sumber daya alam, sehingga meluncurkan banyak program di Tanah Papua untuk memadamkan isu penentuan nasib sendiri. Program transmigrasi ini mungkin dirancang dan terselubung dalam program pemekaran provinsi dan kabupaten di Papua, yang sebenarnya tidak menguntungkan bagi Orang Asli Papua.”
Hesegem juga mempertanyakan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap isu pelanggaran HAM di Papua. “Presiden tahu bahwa masalah pelanggaran HAM di Papua adalah masalah serius dan menjadi konsumsi isu Internasional, namun beliau menganggapnya biasa-biasa saja,” kata Hesegem. “Seharusnya Presiden mencari solusi penyelesaian masalah HAM di Papua, yang menjadi sorotan masyarakat Internasional, bukan mengirim transmigrasi.”
Hesegem juga menyoroti kondisi konflik bersenjata di Papua yang terus terjadi. “Apakah Presiden menjamin keamanan hak hidup mereka dari daerah konflik ketika mereka didatangkan dari Jawa?” tanya Hesegem. “Saya yakin Presiden akan mengatakan bahwa ia menjamin keamanan mereka, karena ia akan mengerahkan militerisasi di Tanah Papua dengan jumlah yang sangat besar. Namun, selama ini, masyarakat Warga Non Papua, sebagai pengusaha, abang ojek, Guru, petugas kesehatan banyak yang dibunuh dan ditembak oleh TPNPB.”
“Orang Papua membutuhkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan penyelesaian dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui dialog yang bermartabat dan berwibawa,” tutup Hesegem. “Rencana mengirim transmigrasi bukan kebutuhan Orang Asli Papua. Pemerintah Jakarta harus berhenti memaksakan kehendak mereka kepada orang Papua.”
Senada dengan Hesegem, Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman, Tokoh Agama di tanah Papua, juga mengkritik program transmigrasi dan pemekaran provinsi di Papua Barat. “Program Transmigrasi dan DOB Boneka Indonesia adalah peminggiran, pembunuhan dan pemusnahan etnis bangsa Papua Barat dalam senyap atas nama pemerataan penduduk dan pembangunan nasional,” kata Yoman. “Program transmigrasi dan DOB Boneka itu juga identik dengan perampokan dan pencurian tanah Penduduk Orang Asli Papua Barat.”
Pernyataan keras dari tokoh-tokoh Papua ini menunjukkan bahwa rencana pemerintah untuk mengirimkan program transmigrasi ke Papua mendapat penolakan keras dari masyarakat Papua. Mereka menilai program tersebut sebagai ancaman serius bagi keberadaan dan masa depan Orang Asli Papua. (*).
Penulis Ernest Pugiyeย
