Kementerian Transmigrasi dalam Kabinet Merah Putih memiliki rencana untuk memperluas program transmigrasi ke Papua sebagai upaya pemerataan pembangunan di Indonesia Namun, berbagai pihak di Papua menilai program ini bukan solusi tepat, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP), yang berpotensi menghadapi berbagai dampak negatif.
Beberapa waktu lalu di Media sosial ( medsos) beredar penolakan pemenerimaan Calon Pegawai Negeri sipil ( CPNS) untuk kategori Non Orang asli papua dari berbagai kabupaten di seluruh wilayah West papua.
Sola itu beberapa kabupaten bahkan beberapa provinsi yang baru saja di pecahkan menjadi 6 provinsi itu telah melakukan aksi demontrasi penolakan agar tidak menerima non orang asli papua menjadi Pegawai Negeri sipil. Yang melakukan penolakan ini adalah para kaum intelektual dari berbagai kabupaten dari 6 provinsi tersebut.
Transmigrasi adalah program pemerintah untuk memindahkan penduduk secara sukarela dari daerah padat ke daerah yang masih jarang penduduknya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran, membangun daerah, dan menyeimbangkan kepadatan penduduk menurut Negara namun ancaman bagi manusia pribumi.
Transmigrasi memiliki beberapa jenis, yaitu:
- Transmigrasi umum (TU), yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah
- Transmigrasi swakarsa berbantuan (TSB), yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan melibatkan badan usaha.
- Transmigrasi swakarsa mandiri (TSM), yang dilaksanakan oleh transmigran secara perseorangan atau kelompok.
Tantangan transmigrasi bagi rakyat Papua
Rakyat papua memiliki kehidupan yang rukung serta saling mengasihi, menjual segala yang menjadi milik rakyat adalah menjadi bagian darikehidupan. namun itu akan menjadi ancaman bagi rakayt papua berikut adalah mancama bagi rakyat papua.
1 : bertambahnya Pencaker bagi manusia pribumi.
2 : Usaha rakyat pribumi mulai dari menjual pinang sampai pengusaha PT menjadi terancam.
3 : Mempersempit pendapatan sehari-hari bagi manusia pribumi.
4 : kehidupan manusia pribumi terancam karena minimnya pemasukan ekonomi.
5 : Hidup tergantung kepada pendatang.
Transmigrasi menjadi ancaman bagi seluruh rakyat papua, bukan hanya para aktivis kemanusiaan, bukan hanya para pemimpin pemerintahan di wilayah teritori West Papua, bukan hanya para tokoh agama, adat tetapi, mengancam semua manusia pribumi bahkan sumber daya alam pun menjadi teracam.
Sehingga, jika Rakyat dan intektual mau dan peduli, momen agenda negara soal Transmigrasi ini seluruh kabupaten yang beredar di 6 provinsi di wilayah teritori West Papua di lumpuhkan atau mogok kerja.
Rakyat dan intektual turun jalan dan nyatakan bahwa menolak karena ini ancaman.
Jangan hanya pukul dada saat menolak non OAP ikut seleksi cnps, sekrang buktikan jika ko peduli. Jangan hanya tunggu para aktivis yang bergerak. Paham dan lawan. Salam waras.
Penulis Adalah Egen Tebai Aktivis Kemanusian di tanah Papua. (*)
